makalah paradigma filsafat hukum dalam kasus nenek minah

 

LEGAL POSITIVISME DALAM PARADIGMA POSITIVISME DEMI MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM

 

 

 

Disusun Oleh:

Ulfah Khaerunisa Yanuarti

NIM. B2A009507

 

 

 

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2012

 

BAB I

PENDAHULUAN

  1. A.           Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum. Sepanjang sejarah peradaban manusia, peran sentral hukum dalam upaya menciptakan suasana yang memungkinkan manusia merasa terlindungi, hidup berdampingan secara damai dan menjaga eksistensinya didunia telah diakui.[1] Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke III (tiga), menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Hal ini berarti bahwa Indonesia harus menjunjung tinggi hukum serta dalam tindakannya harus didasarkan pada hukum atau peraturan yang diciptakan untuk mengatur suatu tatanan di dalam pemerintahan, termasuk juga warga negaranya.

Ilmu hukum memiliki penggolongan mengenai hukum dengan berbagai sudut pandang, salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana ini bertujuan untuk mencegah atau menghambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, karena bentuk hukum pidana merupakan bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara.  Pelaku tindak pidana, terhadapnya akan dikenakan tindakan melalui proses pemeriksaan persidangan perkara pidana. Dalam proses pemeriksan persidangan, dibutuhkan suatu alat bukti untuk mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah pelakunya. Dasar hukum tentang pembuktian dalam hukum acara pidana mengacu pada Pasal 183-189 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Hakim dalam hukum acara pidana bersifat aktif, artinya hakim berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk membuktikan tuduhan kepada tertuduh.

Putusan hakim kerap dianggap tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, yang dalam hal ini adalah kasus Nenek Minah yang diputus bersalah karena melakukan pencurian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP. Kasus Nenek Minah ini dapat menjadi contoh, yang banyak kalangan menganalogikan fenomena penegakan hukum di Indonesia itu seperti pisau, yaitu tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Karena mereka membandingkan kasus pencurian 3 buah kakao yang dilakukan Nenek Minah ini dengan kasus besar seperti Kasus Bank Century, dimana hakim hanya  memvonis 4 tahun penjara dan denda Rp 50 miliar/subsider (sebagai gantinya) 5 bulan penjara kepada mantan pemilik sebagian saham PT Bank Century Tbk, Robert Tantular. Vonis itu jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa. Orang yang menilap uang hingga Rp 2.8 triliun dan menyebabkan lembaga negara harus mengucurkan dana Rp 6.7 triliun hanya divonis 4 tahun penjara. Hal yang tentunya sangat tidak adil jika dibandingkan dengan Nenek tua yang mencuri 3 buah kakao hanya untuk dijadikan bibit karena tidak mampu membelinya, justru diseret ke pengadilan, lalu divonis 1,5 bulan. Tidak sedikit pengadilan menjatuhkan hukuman hampir maksimum bagi para pelaku pencuri kelas “teri”, yakni dari 6 bulan hingga 7 tahun,tetapi mengapa seorang perampok 2.8 triliun hanya divonis 4 tahun.

Namun, sadarkah kita bahwa para hakim yang memutus perkara tersebut adalah hakim yang berbeda. Jika kita menisik lebih dalam, mereka dituntun paradigmanya masing-masing. Sehingga tidak bisa kita menghujat hakim yang memutus bersalah Nenek Minah tidak memiliki rasa kemanusiaan dan tidak adil hanya karena kita membandingkannya dengan kasus lain yang sekali lagi, hakim pemutus perkara tersebut bukanlah hakim yang sama dengan kasus Bank Century ataupun kasus hukum lainnya. Kita lupa bahwa setiap manusia itu memiliki paradigma masing-masing yang dengan adanya hal tersebut, menuntun kita dalam setiap perbuatan. Paradigma itulah yang menuntun para hakim dalam memutus perkara yang diajukan kepadanya. Bagi seseorang yang merengkuh Paradigma Positivisme dengan aliran Legal Positivisme, maka kebenaran diukur pada logika akal semata, bukan pada hati nurani dan keadilan yang dicapai adalah keadilan menurut ukuran undang-undang.

Positivisme berusaha menjelaskan pengetahuan ilmiah berkenaan dengan tiga komponen yaitu bahasa teoritis, bahasa observasional dan kaidah-kaidah korespondensi yang mengakaitkan keduanya. Tekanan positivistik menggarisbawahi penegasannya bahwa hanya bahasa observasional yang menyatakan informasi faktual, sementara pernyataan-pernyataan dalam bahasa teoritis tidak mempunyai arti faktual sampai pernyataan-pernyataan itu diterjemahkan ke dalam bahasa observasional dengan kaidah-kaidah korespondensi. Tokoh aliran positivisme yang paling terkenal adalah Auguste Comte. Kaum positivis percaya bahwa masyarakat merupakan bagian dari alam dimana metode-metode penelitian empiris dapat dipergunakan untuk menemukan hukum-hukum sosial kemasyarakatan. Aliran ini tentunya mendapat pengaruh dari kaum empiris dan mereka sangat optimis dengan kemajuan dari revolusi Perancis. Comte menuangkan gagasan positivisnya dalam bukunya the Course of Positivie Philosoph, yang merupakan sebuah ensiklopedi mengenai evolusi filosofis dari semua ilmu dan merupakan suatu pernyataan yang sistematis yang semuanya itu tewujud dalam tahap akhir perkembangan.

Positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik. Tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris. Sesungguhnya aliran ini menolak adanya spekulasi teoritis sebagai suatu sarana untuk memperoleh pengetahuan (seperti yang diusung oleh kaum idealisme khususnya idealisme Jerman Klasik). Positivisme merupakan empirisme, yang dalam segi-segi tertentu sampai kepada kesimpulan logis ekstrim karena pengetahuan apa saja merupakan pengetahuan empiris dalam satu atau lain bentuk, maka tidak ada spekulasi dapat menjadi pengetahuan. Aliran Legal Positivisme yang dipayungi oleh Paradigma Positivisme memiliki konsep hukum yaitu apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan[2], dia memisahkan secara tegas antara hukum dan moral. Hukum bercirikan rasionalistik, teknosentrik, dan universal, tidak ada hukum kecuali perintah penguasa. Keadilan hukum bersifat formal dan prosedural.

Singkatnya, aliran ini mengindentikkan hukum sebagai undang-undang. Oleh karenanya, Paradigma Positivisme, meletakkan dimensi spiritual dengan segala perpektifnya seperti agama, etika dan moralitas sebagai bagian yang terpisah.

B.      Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dalam uraian di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut :

  1. Bagaimana Paradigma Positivisme menjelaskan dalam hal dijatuhinya putusan bersalah Nenek Minah karena terbukti mencuri 3 (tiga) buah kakao (lengkap dengan set basic belief ontologi, epistemologi dan metodologinya) ?
  2. Bagaimana mengukur keadilan jika dihadapkan dengan penegakan kepastian hukum dalam suatu kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan Nenek Minah?

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

  1. A.      Paradigma Positivisme dengan Seperangkat Set Basic Belief (Ontologi, Epistemologi dan Metodologi) Menjelaskan Kasus Nenek Minah

Seorang nenek berumur 55 Tahun yang bernama Minah diganjar 1 bulan 15 hari penjara karena menyangka perbuatan isengnya memetik 3 buah kakao di perkebunan milik PT. Rumpun Sari Antan (RSA)  adalah hal yang biasa saja. Saat itu, Minah sedang memanen kedelai di lahan garapannya di Dusun Sidoarjo, Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah, pada 2 Agustus 2009. Lahan garapan Minah ini juga dikelola oleh PT RSA untuk menanam kakao. Ketika sedang asik memanen kedelai, mata tua Minah tertuju pada 3 buah kakao yang sudah ranum. Dari sekadar memandang, Minah kemudian memetiknya untuk disemai sebagai bibit di tanah garapannya. Setelah dipetik, 3 buah kakao itu tidak disembunyikan melainkan digeletakkan begitu saja di bawah pohon kakao. Dan tak lama berselang, lewat seorang mandor perkebunan kakao PT RSA. Mandor itu pun bertanya, siapa yang memetik buah kakao itu. Dengan polos, Minah mengaku hal itu perbuatannya. Minah pun diceramahi bahwa tindakan itu tidak boleh dilakukan karena sama saja mencuri. Sadar perbuatannya salah, Minah meminta maaf pada sang mandor dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. 3 Buah kakao yang dipetiknya pun dia serahkan kepada mandor tersebut. Minah berpikir semua beres dan dia kembali bekerja. Namun dugaanya meleset. Peristiwa kecil itu ternyata berbuntut panjang. Sebab seminggu kemudian dia mendapat panggilan pemeriksaan dari polisi. Proses hukum terus berlanjut sampai akhirnya dia harus duduk sebagai seorang terdakwa kasus pencuri di Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto. Majelis hakim yang dipimpin Muslih Bambang Luqmono SH memvonisnya 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan. Minah dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Penulis meyakini untuk saat ini merengkuh Paradigma Positivisme yang menuntun setiap pola pikir yang diyakini bahwa Positivisme merupakan paradigma paling baik dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Paradigma Positivisme memiliki set basic belief yaitu Ontologi, Epistemologi dan Metodologi. Mengenai Ontologi dari Paradigma Positivisme, dalam kasus Nenek Minah ini realitasnya adalah hukum. Hukum tersebut berada di luar diri hakim atau sebagai kenyataan yang ada di luar dirinya. Hukum yang dipaparkan adalah Pasal 362 KUHP yang berbunyi  “Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimilikinya sendiri secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. Ada atau tidaknya pencurian, terbukti atau tidak pencurian tersebut, tanpa memperhatikan keadaan yang melingkupinya (ketidaktahuan si Nnenek Minah dan kemiskinan yang menjeratnya).

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana melanggar Pasal 362 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

  1. Barang siapa

Maksud dari barang siapa adalah orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang identitasnya jelas, diajukan kepersidangan karena telah didakwakan melakukan tindak pidana dan perbuatanya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, didapat fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (error in persona) yang disangka telah melakukan tindak pidana tersebut adalah benar Nenek Minah. Maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, unsur kesatu ini terpenuhi.

  1. Mengambil sesuatu barang

Maksud dari mengambil sesuatu barang adalah memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Nenek Minah pada hari minggu tanggal 2 Agustus 2009 sekitar pukul 13.00 WIB, telah mengambil 3 (tiga) buah kakao/cokelat dengan cara memetik dari pohon pada perkebunan PT RSA IV Darmakradenan di blok A.9 di Desa Darmakradenan, kecamatan Ajibarang, kabupaten Banyumas dan tertangkap tangan oleh saksi Tarno Bin Sumanto dan Rajiwan alias Diwan dan akibat perbuatan terdakwa PT RSA IV Darmakradenan mengalami kerugian sekitar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi.

  1. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan petunjuk yang diperkuat oleh keterangan terdakwa di muka persidangan maka diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah kakao atau coklat seluruhnya milik PT RSA IV darmakradenan bukanlah milik terdakwa.maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, unsur ketiga ini telah terbukti.

  1. Dengan maksud memiliki barang dengan melawan hukum

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan petunjuk yang diperkuat oleh keterangan terdakwa dimuka persidangan maka diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah kakao/cokelat seberat kurang lebih 3 kg yang seluruhnya milik PT RSA IV Darmakradenan dan terdakwa mengambil barang tersebut di atas tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT RSA IV Darmakradenan dengan maksud akan dimiliki untuk bibit tanaman dan perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT RSA IV Darmakradenan menderita kerugian Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Maka dari itu, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, unsur keempat ini terpenuhi.

Unsur-unsur di atas menunjukan kesalahan dari pelaku tindak pidana. Kesalahan yang dilakukan oleh Nenek Minah adalah kesengajaan yang bersifat tujuan, yaitu si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman pidana (constitutief gevol).Karena semua unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa Nenek Minah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan, melanggar Pasal 362 KUHP karena itu terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya tersebut.

Dengan realitas hukum yang sudah diuraikan di atas, maka dapat ditarik hubungan sebab akibat sebagai berikut. Nenek Minah terbukti bersalah karena perbuatan yang dilakukannya memenuhi unsur Pasal 362 KUHP, maka akibatnya dia harus dihukum. Yang menentukan atau deterministik dalam kasus ini bahwa Nenek Minah harus dihukum adalah adanya Undang-Undang (KUHP), merupakan peraturan tertulis sifatnya menentukan, memastikan bahwa hukum itu mengandung kepastian.[3]

Epistemologi dalam hal ini adalah hubungan antara hakim dengan kasus pencurian yang sedang diperiksa tersebut. Sifatnya adalah dualis-objektif, Peneliti dan objek yang diteliti dianggap sebagai entitas yang terpisah[4] yaitu ada dua pihak yang sama-sama independen dan tidak saling memengaruhi (hakim dan kasus hukum dibiarkan menjauh, bebas nilai serta bebas bias)4[5]. KUHP sudah sempurna sehingga tidak perlu memengaruhi realitas di luar yang artinya dalam kasus ini hakim adalah “corong” Undang-Undang, sehingga ia tidak melibatkan nilai (baik kemanusiaan ataupun moral) di dalam kasus tersebut karena sesungguhnya realitas atau hukumnya sudah pasti. Sedangkan untuk Metodologi, adalah eksperimental atau manipulatif. Harus selalu dilakukan uji empiris dan verivikasi yaitu membuktikan bahwa Nenek Minah benar bersalah. Ketika ada dakwaan dari Penuntut Umum, hakim harus melakukan verivikasi terhadap keterangan saksi-saksi dan pengajuan alat bukti yang nantinya dicocokkan dengan keterangan terdakwa. Inilah yang dinamakan proses pembuktian dalam kasus tindak pidana pencurian yang melanggar ketentuan hukum Pasal 362 KUHP. Yang perlu ditekankan di sini adalah, Paradigma Positivisme selalu menekankan pada obyektivitas dalam memandang sebuah realitas.

  1. B.      Mengukur Keadilan yang Dihadapkan dengan Kepastian Hukum

Kasus nenek Minah menurut Paradigma Positivisme adalah sebuah perbuatan yang harus dihukum, tanpa menghiraukan besar kecil kerugian akibat pencurian yang dilakukannya. Penegakan hukum terhadap Nenek Minah harus dilepaskan dari unsur-unsur sosial serta moralitas, karena menurut kacamata Paradigma Positivisme, tujuan hukum adalah kepastian hukum, tanpa adanya kepastian hukum tujuan hukum tidak akan tercapai walaupun harus mengenyampingkan rasa keadilan. Menurut Austin, hukum terlepas dari soal keadilan dan terlepas dari soal baik dan buruk. Karena itu, ilmu hukum tugasnya hanyalah menganalisis unsur-unsur yang secara nyata ada dalam sistem hukum modern. Ilmu hukum hanya berurusan dengan hukum positif, yaitu hukum yang diterima tanpa memperhatikan kebaikan atau keburukannya. Hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu negara.[6] Seorang Positivisme, Hart, mengemukakan pandangan John Austin tentang kewajiban hukum untuk mematuhi perintah adalah paksaan, itu salah [7] berbagai arti dari positivisme menurut Hart, sebagai berikut:.

  1. Hukum adalah perintah
  2. Analisis terhadap konsep-konsep hukum berbeda dengan studi sosiologis, histories dan penilaian kritis.
  3. keputusan-keputusan dideduksi secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada lebih dahulu, tanpa perlu merujuk kepada tujuan-tujuan sosial, kebijaksanaan dan moralitas.
  4. Hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan, positum, harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan, yang diinginkan.[8]

Paradigma Positivisme yang memayungi aliran Legal Positivisme, menjelaskan tidak ada hukum di luar undang-undang, undang-undang menjadi sumber hukum satu-satunya. Hukum identik dengan Undang-Undang. Dari bunyi Pasal 1 ayat (1) KUHP menentukan bahwa, dapat dipidana atau tidaknya suatu perbuatan tergantung pada undang-undang yang mengaturnya.Jadi, selama perbuatan pidana tidak diatur didalam didalam hukum positif, maka perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana dan tidak bisa diminta pertanggung jawaban hukumnya menurut hukum pidana. Ketika Nenek Minah kedapatan mengambil 3 buah kakao, yang secara ekonomi nilainya tidak seberapa, nenek Minah harus berurusan dengan hukum, karena perbuatan yang dilakukan nenek Minah menurut hukum Pidana termasuk kepada perbuatan pidana yakni tindak pidana pencurian. Menurut Paradigma Positivisme bagaimana pun hukum  harus ditegakkan yang keadilannya adalah keadilan menurut Undang-Undang. Hukum harus dilepaskan dari unsur-unsur sosial, karena tujuan dari aliran ini adalah kepastian hukum. Menurut penulis, Pertimbangan hakim yang dalam setiap kasus-kasus yang ditangani memang memberikan kepastian hukum yang tinggi. Karena kepastian hukum berasal dari penguasa atau negara yang dapat berupa pasal-pasal dalam undang-undang,

BAB III

PENUTUP

  1. A.           Kesimpulan

Dari penulisan ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan berdasar pembahasan permasalahan disertai dengan uraian penjelasannya, yaitu :

Pertama, kasus hukum yang menjerat Nenek Minah ditelaah dengan menggunakan Paradigma Positivisme, ontologinya adalah sebuah realitas (hukum). Hukum yang dipaparkan adalah Pasal 362 KUHP. Epistemologi yang bersifat dualis-objektif, pihak-pihak yang independen,tidak saling memengaruhi (antara hakim dengan kasus hukum yang diperiksanya). Tidak ada yang melibatkan nilai di sana karena hukum atau realitasnya berada di luar diri hakim. Metodologinya, selalu adanya verivikasi atau uji empiris. Hakim melakukannya dengan menghadirkan saksi-saksi dan adanya alat bukti yang dicocokkan dengan keterangan Nenek Minah sebagai terdakwa. Ketika semua unsur Pasal 362 terpenuhi, maka Nenek Minah diputus bersalah dan harus dihukum. Singkatnya, Paradigma Positivisme selalu menekankan objektivitas.

Kedua, Paradigma Positivisme yang memayungi aliran Legal Positivisme, menjelaskan tidak ada hukum di luar undang-undang, hukum identik dengan Undang-Undang. Bagaimana pun hukum harus ditegakkan yang keadilannya adalah keadilan menurut Undang-Undang. Hukum harus dipisahkan dari nilai kemanusiaan dan moral demi kepastian hukum. Itulah sebabnya Nenek Minah tetap harus dihukum terlepas dari seberapa besar kerugian yang diderita PT Rumpun Sari Antan, karena terbukti secara sah melakukan pencurian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP.

  1. B.            Saran

Demi kepastian dan penegakkan hukum Indonesia di masa kini dan mendatang, sudah seyogyanya menjaga konsistensi putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim lainnya dalam kasus serupa yang telah diputuskan, apabila untuk kasus serupa terjadi perbedaan yang besar antara putusan pengadilan satu dengan lainnya, dalam kurun waktu yang tidak terlalu berbeda tetapi yang satu telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, hal itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Inilah yang harus dihindari dalam upaya mempertahankan kepastian hukum.

 

DAFTAR PUSTAKA

  1. Prof. Indarti, E. SH,MA,PhD. Diskresi dan Paradigma : Sebuah Telaah Filsafat Hukum, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro, 2010.
  2. Guba, E.G. dan Lincoln, Y.S. , Intoduction : Entering the Field of Qualitative Research, dalam N.K. Denzin dan Y.S.   Lincoln, Handbook of Qualitative Research, London : Sage Publications Inc., 1994..
  3. W.Friedman, Teori dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum, diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh Muhammad Arifin, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993.
  4. Rasjidi, Lili dan Sidharta, Arief, Filsafat Hukum (Mazhab dan Refleksinya), Bandung : Remadja Karya , 1989.
  5. Hart, H.L.A., The Concept of Law, Edisi Kedua, Clarendon Press, Oxford, 1994.
  6. Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, Penulisan Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali Press,1986.

 

 

 


[1] Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,  Bayumedia, Surabaya, 2005,    hlm. 1

[2] Handout Materi Kuliah Filsafat Hukum

[3] Catatan Kuliah Filsafat Hukum, Selasa, 05 Juni 2012

[4] Guba, E.G. dan Lincoln, Y.S. , Intoduction : Entering the Field of Qualitative Research, dalam N.K. Denzin dan Y.S.   Lincoln, Handbook of Qualitative Research, London : Sage Publications Inc., 1994, hlm. 135.

[5] Catatan Kuliah Filsafat Hukum, Selasa, 05 Juni 2012

[6]  Muhammad Sidiq, Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum, Prandya Paramita, Jakarta, 2009, hlm.6

[7] H.L.A. Hart, The Concept of Law, Edisi Kedua, Clarendon Press, Oxford, 1994, hlm.80.

[8]  Satjipto Raharjo II, Buku Materi Pokok Pengantar Ilmu Hukum Bagian IV, Karunika, Jakarta, 1985, hlm.111

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s