makalah kapita selekta hukum pidana

MAKALAH KAPITA SELEKTA HUKUM PIDANA

 

KEBIJAKAN KRIMINAL dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang TINDAK PIDANA KORUPSI

 

 

 

OLEH :

  Nama  : ULFAH KHAERUNISA

                           NIM    : B2A009507

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2012


DAFTAR ISI

 

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………………..  i

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………………………  1

  1. Latar Belakang ……………………………………………………………………………..  1
  2. Rumusan Masalah ………………………………………………………………………….  3

BAB II  PEMBAHASAN ……………………………………………………………………  4

  1. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana dan Penjatuhan Pidana dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 ………………………………………………………………….  4
  2. Langkah Strategis Kebijakan Kriminal menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 sebagai Upaya Penanggulangan Korupsi …………………………………………..  9

BAB III PENUTUP …………………………………………………………………………..  13

  1. Kesimpulan …………………………………………………………………………………..  13
  2. Saran ……………………………………………………………………………………………  13

DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………………………….  15

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

  1. A.            Latar Belakang

Marc Ancel pernah menyatakan bahwa modern criminal science teridiri dari tiga komponen, yaitu Criminology, Criminal Law dan Penal Policy.Dikemukakan olehnya bahwa Penal Policy adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-Undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan Undang-Undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat kebijakan kriminal dalam pembuatan Undang-Undang, termasuk juga dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dimana Korupsi dianggap sebagai suatu kejahatan yang menyebabkan krisis multidimensional. Di Indonesia, korupsi ini sudah ada sejak sebelum merdeka. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa korupsi sudah ada dalam masyarakat Indonesia jaman penjajahan yaitu dengan adanya tradisi memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat. Kemudian setelah perang dunia kedua, muncul era baru, gejolak korupsi ini meningkat di Negara yang sedang berkembang, Negara yang baru memperoleh kemerdekaan. Meskipun pada akhir tahun 2007 ranking korupsi di Indonesia menurun, tetapi sampai pada triwulan pertama tahun 2008, posisi Indonesia tetap termasuk dalam “the big ten”, dalam bidang korupsi. Secara yuridis normatif berbagai peraturan perundang-undangan sebagai sarana pemberantasan KKN sudah memadai, di antaranya yaitu UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah dirubah UU No.20 Tahun 2001, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,   Instruksi Presiden  No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Keputusan Presiden  No. 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi bagaimana efektivitasnya, peraturan perundang-undangan dengan ketentuan normanya hanya bisa implementatif bila digerakkan oleh “mesin” penegakan hukum. Mengapa KKN tetap saja semarak.

Korupsi merupakan sebuah bentuk kejahatan yang merugikan masyarakat dan negara, baik kerugian materiel maupun kerugian immateriel. Penyebab orang melakukan tindak pidana korupsi terdiri atas faktor internal dan eksternal. Faktor penyebab tersebut bersifat kompleks dan motivasi antara satiu orang dengan orang lainnya belum tentu sama. Karena itu, multiple-factor theory dapat digunakan sebagai alat telaah untuk memahami kriminogen suatu tindak pidana. Rasionalitas pelaku dalam melakukan tindak pidana korupsi juga dapat dipahami dari teori netralisasi, terutama dalam kaitannya dengan kehendak “mau menang sendiri” dan “serakah”. Selain sebagai persoalan masyarakat, korupsi merupakan persoalan moral dan budaya. Bahkan, berdasarkan Konvensi Anti-Ko­rupsi tahun 2003 telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006, secara tegas diatur bahwa korupsi merupakan salah satu kejahatan yang terorganisasi dan bersi­fat lintas batas teritorial (trans-nasio­nal), disamping pencucian uang, perda­gangan manusia, penyelundupan migran dan penyelundupan senjata api. Masalah korupsi ini sangat berbahaya karena dapat menghancurkan jaringan sosial yang secara tidak langsung memperlemah ketahanan nasional serta eksistensi suatu bangsa. Reimon Aron seorang sosiolog berpendapat bahwa korupsi dapat mengundang gejolak revolusi, alat yang ampuh untuk mengkreditkan suatu bangsa. Bukanlah tidak mungkin penyaluran akan timbul apabila penguasa tidak secepatnya menyelesaikan masalah korupsi.

 

  1. B.            Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada uraian pendahuluan di atas, maka selanjutnya akan dirumuskan beberapa hal yang dijadikan sebagai permasalahan. Adapun hal-hal tersebut adalah:

  1. Bagaimana peraturan hukum positif Indonesia mengatur tentang tindak pidana korupsi dilihat dari pertanggungjawaban pidana dan penjatuhan pidananya?
  2. Apa saja langlah-langkah strategis kebijakan kriminal dalam tindak pidana korupsi di Indonesia menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001?

 


 

BAB II

PEMBAHASAN

 

  1. A.           Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana dan Penjatuhan Pidana dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001  

Pengertian tindak pidana korupsi telah jelas diatur dalam 13 pasal dalamUndang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN Tahun 2001 Nomor 134; TLN No. 4150). Salah satu diantara pengertian tersebut adalah Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan korupsi adalah sebagai berikut.

Pasal 2

(1)     Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

 

Selain Pasal 2, berdasarkan 13 pasal dalam UU di atas , terdapat 30 rumusan tentang tindak pidana korupsi, yang dari rumusan tersebut dapat dikelompokkan menjadi menjadi 7 kelompok, yaitu Kerugian Keuangan Negara, Suap Menyuap, Pemerasan, Penggelapan dalam Jabatan, Perbuatan Curang, Benturan Kepentingan dalam Pengadaan (conflick of interest), serta Gratifikasi.

Dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pertanggung jawaban pidana pada perkara tindak pidana korupsi yaitu:

  1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
  2. Pegawai Negeri adalah meliputi :
    1. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
    2. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
    3. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
    4. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
    5. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
    6. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 ditentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana, serta ditentukan pula pidana penjara  bagi pelaku yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara. Dengan adanya ancaman pidana minimum khusus, dapat dihindari keleluasan diskresi dari penuntut umum dalam menetapkan tuntutannya, juga hakim dalam penjatuhan pidana.  Ini berarti mencegah atau mengurangi ketidak-adilan  dalam penetapan tuntutan pidana dan besar kemungkinan terjadi  disparitas pidana. Ancaman pidana minimum khusus ini tidak dikenal dalam induk dari ketentuan hukum pidana (dalam KUHP),  namun direncanakan  dianut dalam konsep KUHP yang akan datang.  Hal ini didasari, antara lain pemikiran yakni guna menghindari disparitas pidana yang sangat menyolok untuk delik-delik yang secara hakiki berbeda kualitasnya, dan juga untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi general, khususnya bagi delik-delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat. Tindak pidana korupsi jelas menimbulkan akibat yang membahayakan dan meresahkan masyarakat, lebih khususnya keuangan dan perekonomian negara, atau dampaknya berwujud pada  citizenship of victim,  the act threatens specific national interest,   citizenship of the propetraion.

Penjatuhan Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut. Terhadap Orang yang melakukan Tindak Pidana Korupsi :

  1. a.        Pidana Mati

Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu (pasal 2 ayat (2)).

  1. b.        Pidana Penjara

1)        Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perkonomian Negara. (Pasal 2 ayat 1)

2)        Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak satu Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3)

3)        Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di siding pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. (Pasal 21)

4)        Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, dan pasal 36.

 

 

  1. c.         Pidana Tambahan

1)        Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

2)        Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

3)        Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Terhadap Tindak Pidana yang dilakukan Oleh atau Atas Nama Suatu Korporasi :

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui procedural ketentuan pasal 20 undang-undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

  1. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
  2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

 

 

 

  1. B.            Langkah Strategis Kebijakan Kriminal menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 sebagai Upaya Penanggulangan Korupsi

Pendayagunaan UU No. 20 Tahun 2001  termasuk sebagai kebijakan kriminal, yang menurut Sudarto, sebagai usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kajahatan. Di dalamnya mencakup kebijakan hukum pidana yang disebut juga sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, yang dalam arti paling luas merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.[1] Istilah kebijakan kriminal diterjemahkan dari istilah criminal policy (bahasa Inggris). Istilah tersebut merupakan persamaan dari istilah politiek criminal (Bahasa Belanda). G. Peter Hoefnagels menjelaskan, bahwa (a) criminal policy is the science of science responses; (b) criminal policy is thescience of crime prevention; (c) criminal policy is a designating human behavior as crime; (d) criminal policy is a rational total of the responses to crime. Kebijakan kriminal adalah ilmu pengetahuan yang memberi tanggapan. Kebijakan tersebut merupakan ilmu pengetahuan dalam penanggulangan kejahatan. Kebijakan kriminal juga merupakan penjelmaan dari ilmu pengetahuan dan bersifat terapan. Berdasarkan pendapat Hoefnagels, dapat diketahui bahwa penerapan hukum pidana untuk menangulangi kejahatan meliputi ruang lingkup berikut.

  1. Administrasi peradilan pidana dalam arti sempit, yaitu pembuatan hukum pidana dan yurisprudensi, proses peradilan pidana dalam arti luas (meliputi kehakiman, ilmu kejiwaan, ilmu sosial), dan pemidanaan.
  2. Psikiatri dan psikologi forensik.
  3. Forensik kerja sosial.
  4. Kejahatan, pelaksanaan pemidanaan dan kebijakan statistik.

Kebijakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana untuk memberantas kejahatan. Hukum pidana merupakan posisi yang strategis dalam memberantas Korupsi, bersifatultimum remidium (obat terakhir), tetapi pada dasarnya pada hukum pidana terdapat fungsi premium remidium (obat penangkal). Menurut teori Friedman :

  1. Substansi Hukum

Substansi hukum tentang tindak pidana korupsi, yaitu Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah “memadai” dan dengan adanya beban pembuktian terbalik. Ketentuan pembuktian terbalik hanya berlaku pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

  1. UU No. 31 Tahun 1999, yaitu Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16
  2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

Diatur mengenai sistem pembuktian terbalik yang  bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap membuktikan dakwaannya. Hal ini ditentukan dalam Pasal 37, 37A, 38A, 38B UU No. 31 Tahun 19999 jo UU No. 20 tahun 2001.  Sistem pembuktian seperti itu merupakan  suatu penyimpangan dari KUHAP yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, jadi bukan terdakwa yang membuktikannya.  Akan tetapi UU Korupsi  menentukan terdakwa berhak melakukannya. Apabila ia dapat membuktikan bahwa tindak pidana korupsi tidak terbukti, tetap saja penuntut umum wajib membuktikan dakwaannya. Inilah yang disebut sistem pembuktian terbalik yang terbatas.  Pembuktian terbalik diberlakukan pada  tindak pidana berkaitan dengan  gratifikasi dan  tuntutan  harta benda terdakwa yang diduga berasal dari hasil korupsi. Tidak kalah  pentingnya, hal baru yang berupa perluasan tempat berlakunya UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 (Pasal 16), jadi memuat ketentuan  yuridiksi ke luar batas teritorial (extra-territorial).  Ini mempunyai relevansi dengan perkembangan tindak pidana  yang bersifat transnasional dan global, khususnya terjadi pula pada tindak pidana korupsi. Dengan  undang-undang tersebut  berarti memperkuat daya-jangkaunya jika dihadapkan pada  pelaku yang berada d luar batas teritorial.

  1. Struktur Hukum

Elemen struktur hukum merupakan semacam mesin. Elemen struktur hukum yang terdiri atas misalnya jenis-jenis peradilan, yurisdiksi peradilan, proses banding, kasasi, peninjauan kembali, pengorganisasian penegak hukum, mekanisme hubungan polisi kejaksaan, pengadilan, petugas pemasyarakatan, dan sebagainya.

  1. Budaya Hukum

Korupsi yang terjadi di tingkat masyarakat seoalah telah menjadi budaya alami, sehingga sangat susah untuk diberantas, namun hanya bisa dikurangi. Di Indonesia ada ketentuan yang mengatur tentang peran serta masyarakat, misalnya Pasal 41 Bab V UU No. 31 Tahun 1999 yang dijabarkan dalam PP No. 71 Tahun 2001. Peran serta masyarakat ini penting untuk menanggulangi tindak pidana korupsi, yang juga harus berjalan seiring dengan upaya-upaya lain.  Hal ini didasari pertimbangan pertama, korban korupsi yang utama adalah masyarakat, kedua,  pemberantasan korupsi bukan monopolin aparat pengak hukum, perlu keterlibatan masyarakat, ketiga, gerakan sosial anti korupsi perlu dikembangkan dalam kultur  masyarakat.  Sehubungan dengan, khususnya masalah korupsi juga terkait  rusaknya tatanan di bidang administrasi-birokratik, maka selain hukum pidana terdapat upaya-upaya pengaturan  pemenuhan terhadap hukum (compliance with law) untuk mencegah pelanggaran hukum.   Partisipasi masyarakat berfungsi sebagai pengawasan pula terhadap bekerjanya birokrasi dan keseluruhan aparat pemerintah maupun penyelenggara negara, untuk tertibnya pelaksanaan  segala peraturan sebagai pemenuhan mereka terhadap hukum yang berlaku  di lingkungan lembaganya.

Pendayagunaan sanksi hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan,  lebih konkretnya mengoperasikan  UU No. 20 tahun 2001 yang merupakan perundang-undangan pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi akan menghadapi problema keterbatasan kemampuannya, mengingat tipe atau kualitas sasaran  (yakni korupsi) yang bukan merupakan tindak pidana sembarangan (dari sudut pelakunya, modus-operandinya) sering dikategorikan sebagai White Collar crime. Oleh karena itu, upaya  dengan  sarana lainnya secara bersama-sama sudah seharusnya dimanfaatkan. Sehubungan dengan ini, Barda Nawawi Arief4 menyarankan dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal.


 

BAB III

PENUTUP

  1. A.           Kesimpulan

Dari penulisan makalah ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang diambil adalah berdasar pembahasan permasalahan disertai dengan uraian penjelasannya, yaitu :

  1. Kebijakan kriminal secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2 :
    1.  kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal policy); dan
    2. kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (nonpenal policy).

Kedua sarana (penal dan nonpenal) tersebut di atas merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat.

  1. Pendayagunaan sanksi hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan,  lebih konkretnya mengoperasikan  UU 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, memperhatikan beberapa langkah strategis yang dimulai dari substansi hukum, struktur hukumnya dan pemberdayaan masyarakat atau disebut budaya hukum dalam rangka mencegah tindak pidana korupsi yang kian marak di negeri ini.
  2. B.            Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan penulisan makalah ini  adalah Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi tidak dapat dilepaskan dari  penghapusan rezim KKN, pencegahan sentralisasi kekuasaan, dan  penguatan penegakan hukum. Sehingga, alangkah lebih baik jika semua lapisan masyarakat betul-betul membantu upaya pemberantasan korupsi. Aparat penegak hukum bekerja dengan baik, sedang masyarakat ikut mendukung segala upaya demi melaksanakan Undang-Undang yang telah dibentuk agar terciptanya negara demokrasi yang bebas korupsi.


 

DAFTAR PUSTAKA

  1. Buku
    1. Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
    2. Arief, Barda Nawawi, 2011, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta, Penerbit Kencana.
    3. Arief, Barda Nawawi, 2010, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, PT Citra Aditya Bakti..
    4. Djaja, Ermansjah, 2008, Memberantas Korupsi Bersama KPK :    Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 versi UU Nomor 30 Tahun 2002, Jakarta, Sinar Grafika.
    5. Hartanti, Efi, 2007, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Sinar Grafika.
    6. Sudarto, 1981, Hukum  dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni.

 

 

  1. Undang-Undang
    1. UU Nomor 31 Tahun 1999
    2. UU Nomor 20 Tahun 2001

 

 


[1] Sudarto, Hukum  dan Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1981),  hal.  113, 158.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s